Rakyat Bakal Kecewa Lagi
Wawancara dengan Rokhmat S. Labib
Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia
Pengantar Redaksi:
Pileg maupun Pilpres telah usai. Anggota parlemen baru dan presiden
baru telah terpilih. Rakyat negeri ini tentu banyak berharap kepada para
wakil rakyat maupun presiden yang baru. Padahal pada faktanya, meski
negeri ini telah berkali-kali menyelenggarakan Pemilu dan berkali-kali
pula berganti presiden, negeri ini tetap tak berubah. Kemiskinan tetap
ada, bahkan makin banyak. Korupsi tetap terjadi, bahkan makin
menjadi-jadi. Utang luar negeri tetap besar, bahkan makin bertambah.
Pengangguran tetap tinggi, bahkan makin sulit diatasi. Kriminalitas
tetap merajalela, bahkan makin liar dan mengerikan. Kerusakan moral
tetap berlangsung, bahkan makin tak terbendung. Kekayaan tetap dikuasai
pihak asing, bahkan dalam kadar yang luar biasa.
Alhasil, tak ada
hubungannya Pemilu (Pileg maupun Pilpres) dengan perubahan ke arah yang
lebih baik. Umat pun kembali bakal kecewa. Setidaknya, itulah pandangan
Ustadz Rokhmat S. Labib, Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia, yang
disampaikan kepada Redaksi kali ini. Berikut wawancara lengkapnya.
>> Pemilu, baik legislatif maupun presiden, sudah selesai.
Menurut Ustadz, apakah akan ada perubahan setelah pergantian rezim?
Tidak ada. Kalaupun ada, perubahan yang tidak siginifikan. Kondisinya
tidak jauh berbeda dengan sebelum Pemilu, bahkan bisa jadi lebih buruk.
Menurut saya, aneh jika masih ada orang yang berharap perubahan pada
Pemilu. Pemilu kali ini bukanlah yang pertama. Sejak merdeka, Pemilu
kali ini sudah kesebelas kalinya. Sebagaimana kita lihat, tidak ada
perubahan berarti.
>> Mengapa bisa begitu?
Karena
Pemilu memang hanya kompetisi untuk berebut menjadi rezim berkuasa,
bukan untuk mengubah sistem yang ada. Jadi, kalau ada perubahan pasca
Pemilu, itu hanyalah semata pergantian rezim. Tak akan ada perubahan
mendasar. Sama sekali tak menyentuh akar masalah.
>> Apa akar masalahnya?
Akar masalahnya adalah sistem yang diterapkan. Rezim korup dan bobrok
memang masalah. Namun, itu bukan satu-satunya. Jika diteliti lebih
dalam, munculnya masalah tersebut tidak bisa dilepaskan dari sistem yang
rusak.
Karena itu, persoalan pertama yang harus diselesaikan
adalah sistemnya. Sistem yang rusak hanya akan memproduksi kerusakan.
Menegakkan sistem yang zalim dan tidak adil sama dengan menegakkan
kezaliman dan ketidakadilan.
Karena itu jangan heran, meskipun
rezim yang berkuasa telah berganti berkali-kali, semuanya gagal membuat
negeri ini menjadi lebih baik, malah makin terpuruk.
>> Sistem apa yang dimaksud?
Sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi liberal yang berpangkal
pada ideologi Kapitalisme-sekular. Sebenarnya sudah banyak kritik
terhadap sistem ini. Siapa pun tahu, kompetisi dalam demokrasi
membutuhkan dana amat besar. Akibatnya, hanya para pemilik modal besar
atau yang didukung oleh pemilik modal besar yang dapat bertarung dan
memenangkan pertarungan. Jadi, jangan heran jika demokrasi yang
didengungkan oleh rakyat pada faktanya dikangkangi oleh para pemilik
modal dan berpihak pada kepentingan mereka.
Demikian juga sistem
ekonomi liberal yang doktrin utamanya adalah kebebasan kepemilikan dan
mekanisme pasar. Sebagaimana dalam dunia politik, persaingan bebas dalam
ekonomi juga akan menjadikan para pemilik modal besar tampil sebagai
pemenangnya. Kekuasaan mereka dalam ekonomi semakin besar tatkala semua
sektor ekonomi, kecuali hanya sedikit, boleh dikuasai oleh swasta.
Akibatnya, perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan
tambang-tambang yang depositnya melimpah dikuasai korporasi. Lebih
ironis lagi, korporasi asing mendominasi dalam berbagai sektor vital dan
strategis tersebut.
Oleh karena itu, jika rezim hasil Pemilu tetap konsisten dengan sistem ini, jangan harap ada perubahan menjadi lebih baik.
>> Bukankah dalam kampanye mereka menginginkan perubahan?
Perubahan yang mereka inginkan hanya asesoris. Itu pun berhenti sebatas
slogan. Tak ada satu pun di antara mereka yang akan melakukan perubahan
sistem. Mereka malah berlomba-lomba menunjukkan diri mereka calon
pemimpin yang konsisten dengan demokrasi dan sistem ekonomi liberal.
Sikap itu tentu sangat aneh. Apakah mereka tidak belajar dari kegagalan
rezim-rezim sebelumnya. Jika semua rezim sebelumnya telah terbukti
gagal dengan sistem demokrasi dan ekonomi liberal, mengapa mereka tetap
mengambil jalan yang sama dengan rezim-rezim sebelumnya.
Oleh
karena itu, dapat dipastikan rakyat akan kembali menelan kekecewaan
untuk kesekian kalinya. Janji-janji manis yang diobral saat kampanye
akan menjadi ‘angin surga’ yang sulit, bahkan mustahil direalisasikan.
>> Mengapa begitu?
Bagaimana bisa mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, sementara
sistem yang diterapkan hanya akan membuat kekayaan alam dikuasai
segelintir orang? Bagaimana bisa keadaan menjadi lebih baik jika sistem
yang diterapkan justru melempangkan jalan bagi penjajahan?
Keadaan ini kian diperparah dengan penguasa yang hanya sibuk memikirkan
pengembalian modal politik yang telah dikeluarkan plus keuntungannya
yang berlipat-lipat. Rakyat hanya diingat saat pemungutan suara.
Patut juga saya tegaskan, seandainya mereka dapat merealisasikan
janjinya—ini hanya seandainya—tidak akan membuat rakyat menjadi tenteram
lahir-batin.
>> Mengapa?
Karena dalam Surat Thaha
ayat 123 Allah SWT telah menegaskan: Wa man a’radha ‘an dzikrî fa inna
lahu ma’îsyatan dzanka. Dalam Tafsir Ibnu Katsir diterangkan: Siapa pun
yang menyelisih perintah-Ku dan apa yang Aku Tu-runkan kepada para
rasul-Ku, berpaling darinya, melupakannya, dan mengambil selainnya
sebagai petunjuknya maka bagi dia peghidupan yang sempit di dunia. Kata
Ibnu Katsir, tidak ada ketenteraman bagi dia, tidak ada kelapangan di
dadanya. Bahkan dadanya terasa sempit karena kesesatannya meskipun
secara lahiriah terlihat nikmat; berpakaian dan makan apa pun yang dia
inginkan serta tinggal di mana pun dia suka. Hatinya tak akan sampai
pada keyakinan dan petunjuk. Hatinya akan merasa gelisah tak menentu dan
penuh keraguan. Hatinya selalu diliputi sangsi dan kebimbangan. Menurut
Ibnu Katsir, inilah ma’îsyatan dhanka, penghidupan yang sempit itu.
Yang lebih penting lagi, bukan hanya menderita di dunia. Ketika
berpaling dari syariah-Nya, azab di akhirat jauh lebih dahsyat akan
diterima.
>> Apakah itu sudah disuarakan oleh Hizbut Tahrir sebelum Pemilu?
Tentu. Bukan hanya menjelang Pemilu. Perubahan sistem selalu disuarakan
oleh Hizbut Tahrir. Itu pula yang diperjuangkan. Hizbut Tahrir
senantiasa mengingatkan bahwa sumber masalah di negeri Islam, bahkan di
seluruh dunia ini, adalah pemberlakuan Kapitalisme dan semua sistem lain
produk hawa nafsu manusia.
Khusus menjelang Pemilu Presiden,
Hizbut Tahrir mengadakah Konferensi Islam dan Peradaban di 70 kota. Tema
yang diangkat adalah “Indonesia Milik Allah: Saatnya Khilafah
Menggantikan Demokrasi dan Sistem ekonomi Liberal”. Dalam konferensi itu
kita membongkar kerusakan sistem dari Barat tersebut.
Kita juga
menerbitkan nasyrah khusus yang menjelaskan hukum syariah tentang Pemilu
Presiden. Selain disebarkan secara masif, tema nasyrah tersebut juga
dijadikan sebagai bahan diskusi, seminar, tabligh akbar, khutbah Jumat,
kontak dan lain-lain.
>> Bisa diterangkan secara singkat isinya?
Dalam nasyrah tersebut dijelaskan bahwa Pemilu Presiden (Pilpres)
berbeda dengan Pemilu Legislatif (Pileg). Jika pada Pileg berkaitan
dengan wakalah, Pilpres berkaitan dengan pengangkatan hâkim atau
penguasa. Dalam hal ini, ada dua perkara penting yang harus dilihat.
Pertama: perkara yang berkaitan dengan syarat sah seseorang untuk
menjadi penguasa. Kedua: perkara yang menyangkut sistem yang akan
diterapkan.
>> Apa syarat sah yang harus dipenuhi oleh seseorang bisa menjadi kepala negara?
Ada tujuh syarat yakni: Islam, laki-laki, balig, berakal, merdeka
(bukan budak), adil (tidak fasik) dan mampu memikul tugas-tugas dan
tanggung jawab kepala negara. Jika syarat itu tak terpenuhi, seseorang
tak layak menjadi kepala negara.
>> Yang berkaitan dengan sistem yang diterapkan?
Sistem yang wajib diterapkan adalah sistem Islam. Inilah yang harus
ditegaskan oleh calon pemimpin itu kepada rakyat. Ia harus meyakinkan
bahwa sistem yang akan diterapkan adalah Islam. Jika berani dia
menjanjikan penerapan syariah Islam secara terbuka tanpa tedeng
aling-aling dan berbelit-belit, rakyat boleh memilih dia.
Perlu
diingat, di antara hukum Islam yang wajib diimplementasikan adalah
menegakkan sistem Khilafah, menyatukan negeri-negeri Islam di bawah
Khilafah, membebaskan negeri-negeri Islam dari pendudukan dan pengaruh
kaum kafir dalam segala aspek kehidupan, serta mengemban risalah Islam
ke seluruh dunia.
>> Adakah yang memenuhi syarat tersebut?
Semua orang akan berkesimpulan sama: tak ada seorang di antara mereka
yang berjanji akan menerapkan syariah, apalagi akan mengumumkan
penegakan Khilafah.
>> Berarti tidak ada pilihan?
Secara tegas Hizbut Tahrir mengatakan bahwa secara syar’i tak boleh
memilih siapa-pun dari mereka sebagai kepala negara. Memilih mereka,
sementara mereka akan terus menja-lankan sistem sekular adalah tindakan
haram.
Ini termasuk perkara yang jelas. Sebab, Allah SWT telah
mengharamkan berhukum pada selain hukum-Nya. Dalam QS al-Maidah 45 dan
47, siapapun yang tidak berhukum dengan hukum-Nya adalah zalim dan
fasik. Bahkan dalam ayat 44, pelakunya disebut sebagai kafir jika tidak
mau berhukum dengan syariah-Nya karena ingkar dan menganggap syariah
Islam tak layak diterapkan. Demikianlah penjelasan para ulama mu’tabar
sebagaimana dikutip Ibnu Katsir dan asy-Syaukani.
>> Apa yang akan dilakukan oleh Hizbut Tahrir pasca Pilpres?
Siapapun Presidennya tidak akan berpengaruh. Hizbut tahrir akan terus
melanjutkan perjuangannya menegakkan Khilafah Rasyidah yang akan
menerapkan Syariah Islam secara Kaffah. Dalam hal ini Hizbut Tahrir akan
terus secara konsisten berpegang teguh kepada metode perjuangan yang
telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. hingga akhirnya Khilafah Rasyidah
tegak menaungi kita semua.
>> Lalu apa seruan Hizbut Tahrir?
Kitamenyerukan agar umat menempuh langkah yang benar dengan
mendeklarasikan Indonesia sebagai benih Daulah al-Khilafah ar-Rasyidah
kedua yang telah diberitakan Rasululllah saw.: Tsumma takûna Khilâfah
‘alâ minhâj nubuwwah.Artinya: kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti
manhaj kenabian.
Kita juga mengingatkan bahwa era Khilafah
ar-Rasyidah itu telah dekat, insya Allah. Kaum Muslim di seluruh negeri
mereka, khususnya di Indonesia, rindu untuk dihukumi dengan syariah
Islam dan hidup dengan kehidupan yang islami di dalam naungan Khilafah
‘ala Minhaj an-Nubuwwah. []
==============================
Raih Amal Sholih dengan Ikut Serta Menyebarkan Status ini.
==============================
Jika Saudara/i ingin mengkaji Islam dan berdakwah bersama HIZBUT TAHRIR INDONESIA silahkan mengisi form yang kami sediakan di
http://hizbut-tahrir.or.id/gabung/
Insya Allah, syabab Hizbut Tahrir di daerah terdekat akan segera
menghubungi anda. (jika lebih dari 2 minggu, saudara/i bisa
memberitahukan lewat pesan inbox)
==============================
Website :
www.hizbut-tahrir.or.id Youtube :
http://www.youtube.com/htiinfokom Facebook :
https://www.facebook.com/Htiinfokom Twitter :
https://twitter.com/hizbuttahrirID ===============================
September 14, 2014
